Eks Tim Mawar di Mutasi ke Pangdam Jaya, KontraS: Bentuk Kegagalan Melindungi Keadilan

INDEPENDENSIA- Pengangkatan mantan anggota Tim Mawar menjadi petinggi di Kodam Jaya oleh Panglima TNI Andika Perkasa, terus menuai kritikan dari berbagai pihak. 

Salah satunya dari Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), yang mengecam terkait adanya promosi jabatan kepada Mayjen Untung Budiharto sebagai Panglima Kodam (Pangdam) Jaya menggantikan posisi Mayjen Mulyo Aji.

Menurut data KontraS, di era Reformasi 1998, Mayjen Untung merupakan salah satu yang masuk dalam daftar anggota Tim Mawar yang dibentuk oleh Prabowo Subianto yang kala itu menjabat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus. 

Baca Juga: Berjasa Bagi Militer Indonesia Helikopter Bell 47G Soloy, Begini Sejarahnya

Dari daftar itu, KontraS menyebutkan bahwa Untung Budiharto dan Prabowo Subianto masuk dalam laporan Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas-HAM) terkait penculikan paksa para aktivis prodemokrasi tahun 1997-1998.

Terkait hal itu, KontraS menilai mutasi terhadap Mayjen Untung Budiharto yang tertuang dalam Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia nomor Kep/5/1/2022 tentang Pemberhentian dan dan Pengangkatan Jabatan dalam lingkungan TNI, telah menambah bukti bahwa negara menutup mata dalam menilai rekam jejak seseorang untuk menduduki jabatan tertentu.

Kadiv Pemantauan Impunitas KontraS Tioria Pretty menuturkan, promosi jabatan kepada Mayjen Untung Budiharto ke Pangdam Jaya merupakan ketidakadilan negara terhadap keluarga korban orang hilang, yang telah berjuang selama 24 tahun dalam mencari kebenaran. 

Baca Juga: Miliki Anggaran Terbesar Kedua di Asean, TNI Tingkatkan Kekuatan Militer di 2022

Bahkan Ia mengungkapkan, keputusan itu telah dengan sengaja melukai hati para keluarga aktivisi prodemokrasi yang dihilangkan secara paksa di tahun 1997/1998.

"Kami khawatir ini sebatas balas budi atau bentuk relasi semata, sebab mengabaikan rekam jejak. Bagaimanapun TNI, terkhusus Pangdam Jaya memiliki peran penting dalam melindungi HAM," kata Tiori dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/1/2021).

Baca Juga: Ternyata Gunung di Ternate Ini Menyimpan Sejumlah Misteri

Sementara itu, Koordinator KontraS Mutia Mulidiyanti menilai era pemerintahan Presiden Jokowi merupakan era kegagalan yang berlanjut, dalam melindungi dan menghormati hak keluarga korban dalam mendapatkan keadilan selama ini.

"Seharusnya, yang dilakukan pemerintah adalah mencari orang-orang hilang dan ratifikasi Konvensi Internasional Anti Penghilangan Orang Secara Paksa (ICPPED), bukan terus memberikan ruang aman bagi para terduga pelaku pelanggaran HAM berat,” pungkasnya.