Serap Aspirasi Warga, Anggota DPRD Bolsel Dapil 1 Antusia Hadiri Musrenbang RKPD Bolaang Uki

INDEPENDENSIA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolsel Dapil l, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang digelar di Kantor Camat Bolaang Uki, Selasa 24 Januari 2023.

Dalam Musrenbang di kecamatan Bolaang Uki turut dihadir Anggota DPRD Dapil I, Fadli Tuliabu SH (Ketua Komisi I), Abdul Razak Bunsal (Ketua Komisi III) dan Moh Sukri adam (Anggota Komisi I).

Asisten II Setda Bolsel, Pimpinan OPD, jajaran Forkopincam Bolaang Uki, Sangadi dan BPD se Kecamatan Bolaang Uki serta tokoh mayarakat dan undangan lainnya.

Dalam penyampaiannya, Fadli Tuliabu mengapresiasi untuk pemda Bolsel yang telah berkerja cepat, melaksanakan Musrenbang tingkat kecamatan.

Baca Juga: Pemkab Bolsel Teken MoU dengan BPJamsostek, Begini Peruntukannya kata Bupati Iskandar

DPRD ikuti Musrenbang Kecamatan Bolaang Uki.

"Kita juga mengapresiasi kinerja Pemda, dalam hal pembangunan khususnya pembangunan dikecamatan Bolaang uki.
Adapun usulan program dan kegiatan yang belum terakomodir, atau terealisasi Insya Allah akan kita kawal lewat E-Pokir DPRD, melalui usulan direses DPRD nanti," kata Fadli.

Dikatakannya lagi, bahwa DPRD juga mengingatkan kepada semua pihak agar Musrenbang itu tidak hanya sebatas formalitas saja.

Namun, Musrenbang harus mendapat perhatian serius dalam perumusan kesepakatannya.

"Ada istilah, yakni gagal dalam merencanakan sama saja merencanakan kegagalan, ini artinya adalah tahapan perncanaan dan tahapan yang penting. Tentunya kita wajib, memberikan perhatian serius," tutupnya.

Baca Juga: Sambut Anggota DPR RI Djenri Alting Keinjem di Bolsel, Bupati Bolsel Titip Aspirasi Masyarakat

Sementara itu, ditempat yang sama Moh Sukri Adam menyampaikan, bahwa pada setiap usulan di musrenbang, tentunya tidak semuannya akan mendapatkan anggran oleh Pemda.

"Hal ini, karena harus menyesuaikan juga dengan keuangan di daerah," tuturnya.

Lanjutnya, bahkan ada juga yang mungkin tidak mendapatkan dianggarkan, karena tidak singkron dengan RKPD Kabupaten.