• Sabtu, 23 September 2023

Negara Sesali 12 Pelanggaran HAM di Indonesia, Jokowi Berjanji Pulihkan Hak Korban

- Rabu, 11 Januari 2023 | 19:11 WIB
Presiden Jokowi (kiri) didampingi Menko Polhukam Mahfud MD (kanan) saat menyampaikan keterangannya usai menerima laporan Tim PPHAM di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 11 Januari 2023.  (Rusman/BPMI Setpres/CoverBothSide.com)
Presiden Jokowi (kiri) didampingi Menko Polhukam Mahfud MD (kanan) saat menyampaikan keterangannya usai menerima laporan Tim PPHAM di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 11 Januari 2023. (Rusman/BPMI Setpres/CoverBothSide.com)

INDEPENDENSIA – Negara mengakui dan menyesalkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia berat pada 12 peristiwa antara 1965 hingga 2003.

Negara berjanji memulihkan hak para korban dan melanjutkan proses penegakan hukum.

Presiden Joko Widodo menyampaikan pengakuan ini setelah menerima rekomendasi dari tim penyelesaian non Yudisial Pelanggaran HAM berat masa lalu di Istana Merdeka, Jakarta Rabu 11 Januari 2023.

Hadir pula Menkopolhukam Mahfud MD dan 8 anggota tim PPH.

Selain meminta maaf dan menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM berat di masa lalu, Jokowi juga berjanji memulihkan hak-hak para korban.

Baca Juga: Thailand Pecahkan Pasar Mobil Listrik Tertinggi di Asia Tenggara, Indonesia Kedua

Berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegaskan, “Penyelesaian Yudisial yang kedua, saya dan Pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang.”

Saya minta kepada Menkopolhukam untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah agar dua hal tersebut bisa terlaksana dengan baik,” kata Jokowi.

Presiden Jokowi mengharapkan upaya ini menjadi langkah yang berarti bagi pemulihan luka sesama anak bangsa.

12 peristiwa yang diakui sebagai pelanggaran HAM berat adalah:

  1. Peristiwa 1965-1966.
  2. Peristiwa penembakan misterius 1982 hingga 1985.
  3. Peristiwa Talangsari Lampung 1989
  4. Peristiwa rumah gedung dan postatis Aceh 1989
  5. Peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997 hingga 1998
  6. Peristiwa kerusuhan Mei 1998
  7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi 1998 hingga 1999
  8. Peristiwa pembunuhan dukun santet 1998 hingga 1999
  9. Peristiwa Simpang KKA Aceh 1999
  10. Peristiwa wasior Papua 2001 hingga 2022
  11. Peristiwa Wamena Papua 2003
  12. Peristiwa jambu kepuk Aceh 2003

Baca Juga: Baca Doa Ini Agar Hubungan Seks Pasutri Tidak Dicampuri Jin Qorin


Mahfud MD menegaskan, kerja tim PPH tidak menegakkan penyelesaian pelanggaran HAM berat secara yuridis, karena di dalam undang-undang disebutkan pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi sebelum tahun 2000 itu diselesaikan melalui pengadilan HAM adhock atas persetujuan DPR.

Sedangkan yang sesudah tahun 2000 diselesaikan melalui pengadilan HAM biasa.

“Kita sudah mengadili empat pelanggaran HAM berat yang terjadi sesudah tahun 2000 dan semuanya oleh Mahkamah Agung dinyatakan ditolak semua tersangkanya dibebaskan karena tidak cukup bukti.”

Halaman:

Editor: Aulian Avicenna Firnaz

Sumber: Youtube Kompas TV

Tags

Artikel Terkait

Terkini

ASTAGA! Pertamina Naikkan Harga BBM di Wilayah Ini

Sabtu, 2 September 2023 | 18:18 WIB
X